Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum

Bawaslu Kota Jakarta Barat,- Tahapan pemilu terus bergulir, namun tidak membatasi kreatifitas Bawaslu Kota Jakarta Barat dalam memperkaya dan membagi ilmu pengawasan pemilu ke publik. Perdana pada 28 Juli 2022 ini dihadirkan program baru berjudul Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jakarta.

Oding Junaidi selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat membuka acara pada hari ini dengan menyatakan apresiasi atas hadirnya program baru selain Ngopi Bawaslu Kota Jakarta Barat dan RP4 Bawaslu Kota Jakarta Barat yang telah berjalan.

Kordiv. Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Jakarta Barat mengungkapkan bahwa tahapan pemilu di bagian pendaftaran partai politik erat kaitannya dengan tema yaitu pelibatan publik dalam pengawasan pemilu serentak 2024 untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

"Sering ada informasi-informasi yang belum diketahui benar atau tidaknya terkait partai politik atau pemilu. Hal ini tentu disayangkan karena bisa menimbulkan kegaduhan dan masalah baru dalam proses pesta demokrasi. Sebab bisa jadi informasi tersebut merupakan hoaks yang dapat berimbas pada ujaran kebencian", Ujar pria yang akrab disapa Ubed ini.

Narasumber pertama, Burhanuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pentingnya peran pengawas pemilu untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan kerabat agar informasi yang didapat agar dikaji terlebih dahulu dapat memberi efek pengurangan hoaks. Informasi yang diterima agar dikaji lebih dulu.

“Orang lain hanya membaca judul tanpa membaca isinya, namun sudah terprovokasi oleh judul," Ungkap Burhan.

Burhan juga berharap dengan hadirnya acara atau kegiatan seperti Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jakarta Barat ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk menangani informasi hoaks atau ujaran kebencian di masa tahapan pemilu serentak 2024.

“Jika kita dapat menekan hoaks maka hingga pasca tahapan pemilu tidak akan ada ujaran kebencian yang berlanjut," Tegasnya.

Lebih lanjut, Burhan menyampaikan bahwa sepanjang tahapan pemilu serentak 2024 akan banyak berita yang tidak diketahui benar atau tidak dan hanya masyarakat yang bisa menyaringnya.

"Bila masyarakat tidak mau menyaring atau memverifikasi maka yang terjadi adalah menelan mentah-mentah informasi tersebut. Bahaya menelan mentah-mentah informasi dari media sosial adalah akan menimbulkan ujaran kebencian," Tambahnya

Sasmito Madrim selaku narasumber kedua mengungkapkan bahwa terdapat tantangan yang semakin kompleks untuk pemilu ke depan.

"Dahulu hoaks dalam bentuk gambar dan video yang berbeda, di zaman sekarang tentunya lebih canggih lagi yaitu gerak mata dan mulut yang diteliti apakah salah atau benar karena jauh lebih sulit untuk diteliti keasliannya,"Jelasnya.

Sasmito juga menyampaikan tips melawan hoaks antara lain cek alamat situsnya, cek detail visual, waspada jika terlalu banyak iklan dan bandingkan ciri-ciri pakem media mainstream.

"Kita perlu mendukung ekosistem pemilu yang lebih sehat. Informasi yang diterima oleh masyarakat harus lebih jernih. Berikan informasi yang benar sehingga orang tidak langsung percaya pada hoaks.” Ujar Sasmito.

Pen: AP