BAWASLU JAKARTA BARAT PERKUAT KESADARAN POLITIK GEN Z MELALUI SKOLASTIK DI SMK JAKARTA 1 KALIDERES

JAKARTA – Bawaslu Kota Jakarta Barat terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda melalui program Skolastik (Sekolah, Keterampilan Teknik Pemilu dan Pengawasan Partisipatif). Kali ini, kegiatan Skolastik dilaksanakan di SMK Jakarta 1 Kalideres, pada Senin, 15 Desember 2025, dengan melibatkan perwakilan siswa dari kelas X, XI, dan XII.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala SMK Jakarta 1 Kalideres bersama Guru Pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Dalam sambutannya, pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bawaslu dan menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Diskusi Skolastik dipandu oleh Fatra Yudha, yang membuka sesi dengan menekankan bahwa kesadaran politik merupakan hal mendasar bagi generasi muda. Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan politik dan kebijakan publik, yang hulunya bermuara pada proses Pemilihan Umum.

“Keputusan-keputusan publik yang kita rasakan sehari-hari lahir dari proses politik. Karena itu, pemahaman terhadap Pemilu menjadi penting agar generasi muda tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dalam demokrasi,” ujar Fatra Yudha saat membuka diskusi.

Sebagai narasumber utama, Abdul Roup, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Jakarta Barat, menyampaikan materi tentang peran strategis generasi muda dalam demokrasi. Ia menekankan bahwa Generasi Z diprediksi akan menjadi demografi yang paling diperebutkan pada Pemilu mendatang, mengingat jumlahnya yang mencapai sekitar 40 persen dari total pemilih.

“Gen Z kedepannya akan mnejadi demografi penting. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami Pemilu secara utuh agar tidak mudah dimanipulasi,” jelas Abdul Roup

Dalam pemaparannya, Abdul Roup juga memperkenalkan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beserta fungsi dan kewenangan masing-masing. Selain itu, ia menjelaskan tahapan-tahapan Pemilu, mulai dari verifikasi peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih, hingga tahapan kampanye.

Ia menyoroti bahwa setiap tahapan memiliki potensi kerawanan, terutama pada tahapan kampanye yang kerap diwarnai praktik politik uang. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat termasuk siswa dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.

Kegiatan Skolastik dikemas secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga para siswa dapat menyampaikan pandangan serta pertanyaan seputar isu kepemiluan dan demokrasi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Menutup kegiatan, Abdul Roup menyampaikan harapannya agar partisipasi anak muda ke depan tidak berhenti sebatas sebagai pemilih.

“Kami berharap generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berani terlibat lebih jauh, baik sebagai peserta Pemilu maupun sebagai penyelenggara. Dari sinilah demokrasi yang kuat dan berintegritas bisa dibangun,” pungkasnya.