Perempuan Didorong Aktif Berperan dalam Demokrasi

Jakarta Barat — Bawaslu Jakarta Barat melaksanakan program RP4 (Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif) dengan bentuk diskusi, bertajuk “Dinamika dan Tantangan Perempuan, Keterlibatan, dan Kiprahnya dalam Penyelenggaraan Pemilu” pada pukul 10.00 WIB, di ruang rapat Bawaslu Kota Jakarta Barat, diikuti oleh semua staf perempuan Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan penguatan peran perempuan dalam demokrasi, khususnya pada penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan dibuka oleh Anta Ovia Bancin, anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Ia menegaskan bahwa isu keterwakilan perempuan dalam pemilu masih menjadi persoalan krusial. Menurutnya, perempuan kerap dijadikan target utama dalam kampanye politik, namun belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek perubahan. “Jika perempuan memiliki kapasitas dan ruang, maka perempuan dapat menjadi penggerak, bukan sekadar objek kepentingan politik,” ujarnya.

Sebagai narasumber pertama, Nuraini dari KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) memaparkan dinamika dan tantangan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menjelaskan bahwa meskipun perempuan memiliki hak yang sama sebagai pemilih, keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat masih belum memenuhi kuota 30 persen. Di Jakarta, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 18 persen. Nuraini menekankan pentingnya peran organisasi dan koalisi perempuan dalam mendorong pendidikan politik, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah politik.

Sementara itu, Endang Istianti, Ketua KPU Jakarta Barat, menyoroti peran strategis perempuan dalam demokrasi di era teknologi. Ia menjelaskan bahwa “demokrasi tanpa kebijakan afirmatif tidak akan mampu menghadirkan keterwakilan perempuan secara adil”. Endang juga mengungkapkan bahwa “perempuan merupakan pengguna terbesar teknologi dan media sosial, sehingga memiliki potensi besar dalam pengawasan pemilu dan penyebaran informasi demokrasi” ungkapnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU telah memanfaatkan berbagai sistem digital, seperti Sidalih, Sipol, Situng, dan aplikasi lainnya untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti belum meratanya akses internet serta kecenderungan penggunaan media sosial untuk hiburan dibandingkan informasi. Oleh karena itu, peserta diajak untuk bijak bermedia dengan prinsip saring sebelum sharing, serta cakap menjadi smart voters.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mengangkat isu keseimbangan peran perempuan dalam keluarga dan pekerjaan, serta upaya mengubah stereotipe terhadap perempuan. Para narasumber sepakat bahwa dukungan keluarga, supporting system yang kuat, serta keberanian perempuan untuk terus belajar dan menunjukkan kapasitas diri menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.

Melalui kegiatan RP4 ini, diharapkan perempuan semakin sadar akan peran strategisnya dalam demokrasi, berani terlibat aktif dalam pemilu, serta mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan kualitas demokrasi di Indonesia.