RP4 BAWASLU KOTA JAKARTA BARAT EPISODE 4 SPESIAL HARI KARTINI:  BUNGA RAMPAI PENGAWASAN PEMILU, DIALEKTIKA PERJUANGAN PEREMPUAN ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif Episode ke 14 kembali hadir menyuguhkan tema menarik seputar perempuan dan kepemiluan. Pada Jumad 22 April 2022 secara virtual masih dengan suasana peringatan hari Kartini mengangkat tema Bunga Rampai Pengawasan Pemilu : Dialektika Perjuangan Perempuan Antara Peluang dan Tantangan. Oding Junaidi selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat yang membuka acara ini mengungkapkan program RP4 merupakan program unggulan Bawaslu Kota Jakarta Barat yang sudah masuk episode ke 4 adalah pembuktian bahwa Bawaslu Kota Jakarta Barat selalu konsisten mengkampanyekan partisipasi perempuan dalam kepemiluan. Fitriani selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat mengungkapkan pentingnya semangat perjuangan perempuan Indonesia dalam menghadapi peluang dan tantangan. Spesial pada acara RP4 ini menghadirkan narasumber pimpinan-pimpinan perempuan Bawaslu Jakarta Se-Provinsi DKI Jakarta.

Sitti Rakhman selaku pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan apresiasi tinggi untuk Bawaslu Kota Jakarta Barat yang selalu melakukan kegiatan literasi lewat program-program inovatif. Mengambil tema berdekatan dengan hari Kartini pada tanggal 21 April tentunya tidak jauh dari semangat Habis Gelap Terbitlah Terang, beliau mengharapkan perempuan-perempuan sekarang lebih berpartisipasi aktif di seluruh aspek, sebagaimana hal tersebut sulit dilakukan di zaman Kartini. Perempuan harus lebih aktif sehingga bisa ikut merumuskan kebijakan publik dan menduduki jabatan publik demi kepentingan bersama. Narasumber berikutnya adalah Siti Aminah selaku pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Beliau mengungkapkan pentingnya keterlibatan wanita di bidang politik karena di Indonesia masih terbilang rendah. “Perempuan lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kepemiluan” ujarnya. Pengalaman dunia kepemiluan beliau sejak tahun 2007, dari 30 panwascam di Kota Jakarta Selatan, hanya beliau perempuan yang menjabat sebagai panwascam. Dalam prosesnya, beliau harus berusaha setara dengan para pria utamanya saat di lapangan dan bertemu seluruh pihak yang berperan dalam pemilu. “Pada saat hari tenang ada penurunan alat peraga kampanye dan penghitungan sampai pagi, saat itu esoknya tidak bisa istirahat tapi masih mempersiapkan kebutuhan keluarga. Perempuan harus sabar dan tetap semangat dalam melakukan tugas kepemiluan. Jika perempuan bisa mengatasi tantangan itu maka akan dianggap kuat dan dipercaya memenuhi kuota 30% bahkan lebih.” ungkapnya.

Nur Hamidah selaku pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Utara mengungkapkan pengalamannya saat menjadi PPL di Kelurahan Sunter Jaya. Bagi beliau pengalaman adalah ilmu yang bermanfaat karena mengalaminya secara langsung. “Jakarta Utara saat pemilu sebelumnya memenuhi lebih dari 30% PTPS perempuan sebenarnya sempat mengalami kesulitan dalam perekrutan Pengawas TPS karena faktor usia yang terlalu dewasa sehingga mahasiswa tidak bisa berpartisipasi. Padahal mahasiswa merupakan kalangan agen perubahan bangsa. Solusi memenuhi kuota tersebut saya lakukan lewat masuk ke komunitas-komunitas perempuan dan berusaha meyakinkannya para perempuan itu bahwa mereka akan mampu menjadi pengawas TPS.” Ungkapnya. Menurut beliau kelebihan pengawas perempuan adalah saat ada kebentrokan para tim kampanye partai politik bisa lebih mudah mendamaikan, mungkin tutur kata perempuan lebih lembut dan persuasif untuk mendamaikan iklim politik yang cenderung panas di Jakarta Utara. “Kemampuan perempuan dalam menyelesaikan masalah domestik sekaligus menangani tugas negara sesungguhnya bisa menjadi semangat untuk perempuan. Perempuan acap kali dianggap BAPER (Bawa Perasaan) padahal sebenarnya BAPER (Bawa Perubahan) untuk lingkungannya.” Ujarnya.

Tammy Widi Astuti selaku pimpinan Bawaslu Jakarta Timur mengungkapkan jika saat kecil di Hari Kartini teringat saat didandani waktu masih kecil. Menurut beliau yang menjadi dorongan utama beliau di Bawaslu karena ingin berkontribusi agar dapat membuat aturan atau kebijakan. Pengalaman beliau saat menjadi pengawas di sekitar Taman Mini ada kampanye besar. “Saat itu ada pihak yang mengintimidasi agar tidak takut dengan Bawaslu, namun saat itu saya sadar bahwa harus lebih kuat menghadapi massa sebanyak itu. Beliau berpedoman pada aturan jam kampanye yang selesai jam 18.00. Tapi ternyata pada jam itu massa belum bubar dan Bawaslu dianggap menghalangi. Namun dengan diskusi akhirnya saya mampu membubarkan massa kampanye.” Ungkapnya. Menurut beliau kapasistas perempuan tetap harus diutamakan agar kuota 30% bisa menjadi cerminan pembuktian perempuan juga tidak kalah dari pria dalam hal bertugas di kepemiluan. Roy Sofia Fatra Sinaga selaku Anggota Bawaslu Jakarta Pusat mengungkapkan Kartini membuka gerbang kesempatan untuk perempuan lebih maju. Perempuan boleh maju dalam eksistensi menjadi pengawas pemilu, namun tetap harus dengan izin suami dan orang tua. Masalah geografis juga dapat membatasi peran perempuan dalam pemilu karena jarak yang jauh untuk mendaftar atau mengawasi. Perempuan harus meningkatkan pengalaman di kepemiluan dan semakin memperkaya wawasan agar dapat menduduki jabatan pemilu. Perempuan harus kenal tokoh-tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga bisa lebih dekat saat pelaksanaan kegiatan pengawasan. “Sehingga sebelum kegiatan di lapangan bisa dekat dan mendapat dukungan, tekanan pun menjadi lebih rendah.” Tuturnya.

Pen: AP

Dok: Humas Bawaslu Jakbar