NGOPI BAWASLU EPS 14; PENINGKATAN KAPASITAS SDM SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Bawaslu Kota Jakarta Barat,- Tanggal 20 April 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Barat melaksanakan Rapat Virtual melalui meeting zoom dalam segmen Ngobrol Penuh Insiprasi Bawaslu (Ngopi Bawaslu) dengan tema Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat : Reformasi Birokrasi, yang dimana rapat virtual tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Koordiantor sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bendahara Bawaslu Kota Jakarta Barat, Staf tekhnis Bawaslu Kota Jakarta Barat, Alumni SKPP tahun 2020 dan 2021, serta Panwascam Pemilu tahun 2019.

Ngopi bawaslu ini adalah program pada saat pandemi dan masih berlangsung hingga saat ini yang sudah mencapai episode ke 14 yang dimana episode kali ini mengambil tema reformasi birokrasi, seyogya nya memang sudah menjadi acuan kerja tersendiri yang mandiri. Reformasi birokrasi tentu mencakup seluruh aspek, secara umum reformasi birokrasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Baik dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi acara Ngopi Bawaslu Episode 14 dengan Tema Reformasi Birokrasi saya nyatakan di buka. ”Ujar Oding Junaidi dalam Sambutannya serta membuka acara”.

Dwi Hening Wardani memaparkan yang menjadikan dasar hukum adanya Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini kita awali pada tahun 2009 dan terus dijalankan secara  konsisten dan berkelanjutan, berdasarkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025.

Saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Ada 6 pengungkit dalam mewujudkan reformasi birokrasi antara lain : Manajemen Perubahan mempunyai bobot 8%, Penataan ketatalaksanaan mempunyai bobot 7%, Penataan sistem  manajemen SDM aparatur mempunyai bobot 10%, Penguatan Akuntabilitas Kinerja mempunyai bobot 10%, Penguatan Pengawasan mempunyai bobot 15%, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai bobot 10%. Kalau menjelaskan semua dari 6 pengungkit ini saya kira waktu kita tidak akan mencukupi maka saya hanya konsentrasi terhadap penataan sistem manajemen SDM aparatur nya, dimana penataan sistem manajemen SDM aparatur untuk meningktakan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju Wliayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Reformasi Birokrasi ini memang sedang kita galakan dari level atas sampe level bawah dimana Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Pen: AL

Dok: Humas Bawaslu Jakbar