Lompat ke isi utama

Berita

Kawal Ketepatan Logistik Demokrasi, Bawaslu Jakbar Perkuat Pemahaman Perbawaslu Bersama Bawaslu DKI

humas 20 Oktober 2026

Flyer Acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hukum yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (20/10/2026)

Jakarta Barat - Dalam rangka memantapkan kesiapan teknis serta memperdalam pemahaman regulasi pengawasan, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Hukum yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini mengusung tema "Meningkatkan Pemahaman Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta".

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Lita Gustiana. Dipandu oleh Kepala Bagian P3SPH, Christopher Tobing selaku moderator, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Hadir sebagai narasumber utama, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rini Rianti Andriani dan Sakhroji. Dalam pemaparannya, Rini Rianti Andriani menegaskan bahwa pengawasan logistik merupakan elemen vital dalam menjamin hak pilih masyarakat dapat digunakan secara tertib, aman, dan setara. Pengawasan harus mengacu secara ketat pada prinsip 6 Tepat: Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, serta Efisien.

Diskusi materi turut mengupas titik-titik kerawanan pengadaan dan pendistribusian logistik, mulai dari potensi keterlambatan produksi, kesesuaian spesifikasi barang, keamanan di gudang penyimpanan, hingga kendala transportasi dalam jalur distribusi. Sebagai langkah mitigasi, Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan melekat secara berjenjang, pemeriksaan fisik langsung, pemetaan potensi risiko, serta pemanfaatan Sistem Informasi Logistik (Silog) guna menjamin transparansi.

Guna menguji serta mengukur sejauh mana penyerapan materi regulasi logistik oleh seluruh peserta, rangkaian kegiatan ini diselingi dengan pengisian pre-test di awal sesi dan post-test menjelang akhir acara.

Melalui keikutsertaan aktif dalam penguatan kapasitas ini, Bawaslu Kota Jakarta Barat siap mengoptimalkan strategi pencegahan dan pengawasan logistik secara presisi di wilayah Jakarta Barat demi memastikan seluruh tahapan demokrasi berjalan jujur, adil, dan akuntabel.

Penulis: Derinah
Foto: Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Editor: Humas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat