Bawaslu Kupas Tuntas Napak Tilas Sejarah Pemilu Di Indonesia

Bawaslu Kota Jakarta Barat,- Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga Bawaslu Kota Jakarta Barat, Divisi SDM dan Organisasi menyelenggarakan rapat manajemen SDM dengan tema "Refleksi 17 Agustus 1945, Napak Tilas Sejarah Dari Pemilu Ke Pemilu Di Indonesia". Tema tersebut dipilih karena bertepat dengan pasca hari kemerdekaan Indonesia ke 77 dan ulang tahun Bawaslu Kabupaten/Kota ke 4 (22/08/22).

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh SDM Bawaslu Kota Jakarta Barat yang terdiri dari Ketua dan anggota Bawaslu, koordinator sekretariat, bendahara dan para staf. Dalam rapat hari ini dihadiri seorang narasumber yaitu Humaidi, M.Hum (Kepala Prodi Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, UNJ).

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu, Oding Junaedi ini bersifat secara luring dengan mengutamakan protokol kesehatan. Dalam pembukaannya Oding menyampaikan pentingnya belajar sejarah agar kita bisa melihat bagaimana perjalanan pemilu dari tahun ke tahun agar kita bisa belajar mengevaluasi diri.

Dalam pengantarnya koordinator divisi SDM dan Organisasi, Fitriani menjelaskan kutipan dari tulisan Robert A. Dahl “Bagi Negara yang baru menjadi demokratis, tantanganya adalah apa dan bagaimana praktik dan lembaga demokrasi yang baru itu dapat diperkuat, dikonsolidasikan, sehingga dapat bertahan terhadap ujian waktu, konflik politik dan krisis”.

Kutipan tersebut menjadi inspirasi bagi Bawaslu untuk memperkuat lembaga pengawasan pemilu dalam menjawab tantangan yang akan terjadi pada pemilu tahun 2024.  "Melalui Bapak Humaidi yang akan memberikan kita pemahaman yang mendalam terkait Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Melalui beliau kita akan sama-sama belajar memperkuat internal kita untuk merefleksi napak tilas sejarah dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Tentunya agar kita semakin menjiwai diri tentang pentingnya pengawasan di dalam pesta demokrasi" ujar Fitri.

"Saya memahami seluruh rekan Bawaslu Kota Jakarta Barat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk menjaga hak pilih tiap warga Indonesia khususnya warga Kota Jakarta Barat. Sesuai yang dikatakan Ibu Fitriani, dengan menapak tilas sejarah dari pemilu ke pemilu kita mendapatkan jiwa kebangsaan dan kebanggan karena kita menjadi salah satu tokoh yang menjaga demokrasi di wilayah kita" ujar Kaprodi Pendidikan Sejarah UNJ.

Dalam mempelajari sejarah pemilu di Indonesia pemateri menyampaikan beberapa peristiwa sejarah penting terkait pemilu di Indonesia yaitu asal muasal legitimasi partai politik.  Awal partai politik, sudah ada sejak 1908 yakni keberadaan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (1912), kemudian pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 dan pada maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang.

Pada tahun 1945-1950 partai politik juga memiliki sayap militer dan pada tahun 1950 partai politik bersigar menggertak lewat pengerahan massa dan dalam kondisi ini belum menggambarkan angka riil sebuah partai politik hingga diadakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. pada pemilu pertama menggunakan peraturan UU Pemilu yang disahkan pada tahun 1953 pada kabinet Wilopo. Pemilu pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota konstiruante (25 Desember 1955). Pada pemilu 1955 diikuti oleh 39 peserta partai politik dan dimenangi oleh partai PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Berlanjut pada pemilu masa orde baru yang berdiri setelah Indonesia mengalami transisi pasca peristiwa 1 Oktober 1965, Goklar merupakan kekuatan politik orde baru dengan dukungan birokrasi dan militer (ABRI). Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Pada masa reformasi 1998, Sesudah lengsernya Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pemilu pertama pada masa reformasi yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dengan 48 peserta partai politik dan dimenangi oleh PDI-P. Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).

Pada pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih presiden dan wakil presiden RI serta dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pada pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf  Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009. Berlanjut pada pemilu 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dengan 44 peserta partai politik, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009 – 2014.

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak ini merupakan pemilu penggabungan antara pemilu legislatif dengan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dalam waktu yang bersamaan.. Pada Pemilu 2019, Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024. Adapun pemenang pada pemilu 2019 partai PDI-P 19,33%, Gerindra 12,57%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Partai Nasdem  9,05%, dan PKS 8,21%.

Pen: YM

Dok: Humas Bawaslu Jakarta Barat