Lompat ke isi utama

Berita

Tahapan Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan di Kecamatan Cengkareng: Kawal Data Pemilih dari Akar Rumput

Tahapan Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan  Kawal Data Pemilih dari Akar Rumput

JAKARTA BARAT – Pemilu yang jujur dan berintegritas tidak hanya ditentukan di bilik suara, tetapi dimulai jauh sebelumnya dari selembar daftar nama. Dari daftar itulah ditentukan siapa yang berhak memilih, siapa yang sudah tidak memenuhi syarat, dan siapa yang baru layak menyandang status sebagai pemilih. Di titik krusial inilah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bekerja mengawal setiap tahapan secara cermat dan teliti. 

Jajaran Bawaslu Kota Jakarta Barat turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan Uji Petik Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) selama dua hari, pada 11 hingga 12 November 2026. Kegiatan ini berlandaskan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta dilengkapi Surat Tugas Nomor 73/PM.00.02/JK-02/11/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. 

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Jakarta Barat menerjunkan 6 Tim untuk menelusuri 66 data sampel pemilih yang tersebar di 6 kelurahan se-Kota Jakarta Barat. Setiap tim mengemban tugas memverifikasi 11 data secara door to door, menyusuri permukiman warga hingga ke lorong gang sempit.

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kota Jakarta Barat, Abdul Roup, menegaskan bahwa uji petik ini bukan sekadar formalitas administrasi. Fokus pengawasan diarahkan pada validasi data pemilih baru dan pemilih yang telah meninggal dunia. 

"Ini untuk memastikan tidak ada lagi pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar, serta mencegah pemilih baru yang sudah memiliki KTP elektronik (KTP-el) kehilangan hak pilihnya," papar Roup. 

Ia menambahkan, uji petik pencocokan dan penelitian (coklit) ini membuktikan bahwa pengawasan Bawaslu tidak berhenti pada hari pemungutan suara di TPS saja, melainkan dimulai sejak daftar pemilih disusun, dikoreksi, dan dimutakhirkan. 

"Mengawal satu nama yang meninggal agar dicoret dengan bukti yang sah, dan mengawal satu nama pemilih baru agar terdaftar dengan KTP-el yang sah, adalah cara Bawaslu menjaga martabat pemilu," tegas Roup. 

Ketelitian Verifikasi dengan 4 Alat Kerja Secara teknis, Kepala Subbagian P2H Bawaslu Kota Jakarta Barat, Kara Parastuta, menjelaskan bahwa petugas lapangan dibekali empat Alat Kerja (Alker) khusus demi menjamin akurasi pendataan. Keempat instrumen tersebut meliputi Alker kolom kosong, Alker List to People (L2P) untuk memverifikasi kategori pemilih meninggal, Alker People to List (P2L) untuk kategori pemilih baru, serta formulir daftar nama, alamat, dan data pemilih lainnya. 

"Setiap temuan wajib dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan (LHP) Uji Petik dan dilengkapi alat bukti dukung yang sah, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian, atau Surat Keterangan Kematian," jelas Kara. 

Potret Pengawasan di Tingkat RT/RW 

Potret pengawasan di akar rumput ini salah satunya terlihat di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng. Tim 3 yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, bersama staf pendamping Muhajir, Handrian, dan Rima, menyisir 11 data sampel di wilayah tersebut.

 "Jika ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia, wajib disertakan dokumen pendukung berupa Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian. Dokumen ini menjadi dasar saran dan masukan kepada KPU Kota Jakarta Barat agar status pemilih yang bersangkutan dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujar Fitriani. 

Sementara itu, untuk kategori pemilih baru, petugas memastikan warga tersebut telah memiliki KTP-el, tercatat dalam KK wilayah setempat, serta memenuhi syarat untuk masuk ke dalam DPT pada pemilu mendatang. 

Dalam proses verifikasi, tim tidak bekerja dari balik meja, melainkan berkoordinasi langsung dengan pengurus RT/RW dan kader Dasa Wisma (Dawis) guna memastikan domisili terkini warga. Di lingkungan RT.08 RW.04 Kelurahan Duri Kosambi, Ketua RT setempat, Muhidin (76), menyambut hangat kedatangan tim pengawas. Ia tidak hanya memberikan keterangan administratif, tetapi juga mengantar langsung Tim 3 mendatangi kediaman keluarga almarhum yang namanya masih tercatat dalam data pemilih. 

Harapan dari Pengurus Warga

Sebagai tokoh masyarakat yang telah menjabat Ketua RT selama 15 tahun, Muhidin menjadi saksi hidup dinamika pendataan pemilih dari pemilu ke pemilu. Ia mengaku selalu aktif membantu petugas Pantarlih saat tahapan coklit hingga pendirian lokasi TPS. 

"Setiap pelaksanaan pemilu, saya selalu mengecek DPT di TPS dan sangat hafal daftar warga di lingkungan RT 08," ungkapnya. 

Muhidin menyayangkan persoalan klasik yang kerap berulang dalam pemutakhiran data. Menurutnya, pada setiap pemungutan suara, masih saja ditemukan nama warga yang telah meninggal dunia atau pindah domisili tercantum kembali di dalam DPT, padahal data tersebut sudah dilaporkan dan dicoret saat proses coklit oleh Pantarlih. 

"Semoga pengawas pemilu terus konsisten mengawal daftar pemilih yang benar, aktual, dan sesuai dengan keberadaan warga di TPS pada pemilu yang akan datang," harap Muhidin. 

Bawaslu Serap Aspirasi

Aspirasi dari tingkat akar rumput inilah yang menjadi pijakan kerja Bawaslu, mulai dari tingkat kota hingga jajaran pengawas ad hoc. Bagi Bawaslu, mengawal akurasi data pemilih berarti menjaga kedaulatan rakyat. Satu nama yang terlewat adalah satu suara yang terancam hilang, dan satu suara yang hilang adalah keadilan demokrasi yang tercederai. 

Melalui semangat “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”, Bawaslu berkomitmen terus hadir mengawal setiap tahapan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.#


 

Penulis: Handrian           

Foto: Rima          

Editor: Muhajir