Sinergi Lintas Lembaga, DPD PKS, KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol Demi Pemilu Berkualitas

Jakarta Barat - Dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen demi mewujudkan kontestasi politik yang sehat, jujur, dan adil, DPD PKS Jakarta Barat menyelenggarakan agenda "Silaturahmi dan Koordinasi Menuju Pemilu yang Lebih Baik dan Berkualitas". Acara ini berlangsung dengan khidmat di Kantor DPD PKS Jakarta Barat, Jl. Raya Kebon Jeruk No. 90, Kebon Jeruk, pada Senin (9/11/2026).

Pertemuan strategis lintas lembaga ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPD PKS Jakarta Barat, Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Barat, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, serta perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPD PKS Kota Jakarta Barat, H. Narman Syah, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran para penyelenggara pemilu dan unsur pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa silaturahmi kelembagaan ini memiliki nilai kemitraan yang sangat penting.

"Bagi PKS, politik bukan sekadar tentang kontestasi atau perebutan suara semata, melainkan sebuah instrumen pelayanan, sarana pendidikan politik, serta ikhtiar bersama untuk menghadirkan kedaulatan rakyat yang jujur, adil, dan berintegritas," ujar Narman Syah.

Ia menambahkan bahwa KPU dan Bawaslu memegang peran sentral yang sangat mulia dalam menjaga marwah demokrasi, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, PKS Jakarta Barat menegaskan komitmen penuh untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada secara transparan, profesional, dan akuntabel sesuai undang-undang yang berlaku. PKS juga membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya untuk koordinasi teknis, pemutakhiran data pemilih, hingga edukasi kepatuhan regulasi.

"Kami meyakini bahwa kualitas demokrasi yang baik akan bermuara pada lahirnya kepemimpinan dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan dan arahan agar setiap proses demokrasi di wilayah kita berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat," harapnya.

Digitalisasi Pemutakhiran Data Melalui SIPOL KPU

Merespons komitmen tersebut, Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti, memaparkan pentingnya tertib administrasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik. KPU Jakarta Barat saat ini memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) untuk mengelola pendaftaran, verifikasi, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.

"Berdasarkan regulasi KPU, partai politik wajib memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan ini secara berkala setiap 6 bulan sekali," jelas Istianti.

Penjelasan teknis mengenai alur kerja SIPOL kemudian diurai lebih detail oleh Anggota KPU Kota Jakarta Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Djaja Supratman. Ia menjelaskan bahwa proses diawali dengan registrasi mandiri oleh pengurus pusat parpol untuk mendapatkan akses akun, yang kemudian diverifikasi oleh KPU di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Di dalam sistem tersebut, parpol melakukan pembaruan dokumen pengurus, pendaftaran ulang, hingga penginputan data anggota baru.

"Sistem SIPOL telah dilengkapi fitur pengecekan otomatis (anti-ganda). Sistem akan langsung mendeteksi apabila ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda atau terdaftar di dua parpol berbeda. Selain itu, SIPOL juga otomatis mendeteksi jika ada input anggota dari profesi yang dilarang undang-undang, seperti ASN, TNI, dan Polri," urai Djaja.

Optimalisasi Bimtek Saksi Guna Eliminasi Kendala Lapangan

Dari sisi pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM di lapangan, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, memberikan catatan khusus mengenai kesiapan para Saksi Partai Politik. Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Jakbar ini menekankan pentingnya optimalisasi tahapan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para saksi yang akan bertugas mengawal suara, mulai dari tingkatan TPS hingga pleno tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Fitriani, penerapan metode Bimtek yang efektif dan terstruktur merupakan solusi mutlak untuk mengatasi tantangan klasik di lapangan, yakni keterbatasan durasi pelatihan bagi para peserta.

"Melalui manajemen pelatihan yang matang, kita berharap kendala keterbatasan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Dengan demikian, proses penyerapan materi kepemiluan krusial yang diselenggarakan oleh Bawaslu maupun KPU dapat berjalan secara maksimal, efisien, dan komprehensif bagi seluruh saksi," pungkas Fitri.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh unsur yang hadir untuk terus menjaga kerukunan, komunikasi dua arah yang aktif, dan sportivitas demi melahirkan pemilu yang bermartabat di Kota Administrasi Jakarta Barat.