Bawaslu Jakbar Matangkan Pembentukan Satgas PPKS Serta Rencana Penyediaan Ruang Laktasi dan Ramah Anak

Jakarta Barat - Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, aman, serta responsif gender terus dimatangkan. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi dan rapat koordinasi bertajuk "Peran Bawaslu Dalam Mengawal Representasi Politik Yang Inklusif" yang dirangkaikan dengan pembahasan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu Jakarta Barat pada Selasa (10/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB.

Rapat strategis ini memfokuskan pembahasan pada tiga poin utama, yakni pembentukan Satgas PPKS beserta Surat Keputusan (SK) terkait, yang turut mencakup penempatan nama Kasubbag Kara, Paritusta, di dalam struktur SK, serta perencanaan penataan fasilitas ruang laktasi dan ruang tunggu ramah anak di kantor kesekretariatan.

Urgensi Landasan Yuridis dan Fleksibilitas Ruangan Membuka jalannya diskusi, Anggota Bawaslu Jakarta Barat Koordinator Divisi P2H, Abdul Roup, menegaskan bahwa penyusunan SK pembentukan Satgas PPKS harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Ia mempertanyakan ketersediaan petunjuk atau surat resmi dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai payung hukum operasional.

Terkait rencana penyediaan fasilitas ruang khusus di kantor, Abdul Roup menilai bahwa penataannya dapat disesuaikan secara fleksibel dengan keterbatasan ruang yang ada, dengan tetap memastikan standar kesehatan seperti penetapan kawasan bebas asap rokok, khususnya bagi kelompok usia balita (1–5 tahun).

Prioritaskan Sterilitas Kesehatan dan Profesionalisme Kerja Menambahkan pand tersebut, Anggota Bawaslu Jakarta Barat Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Fitriani, mengusulkan agar penataan ruang kantor dapat dikondisikan secara terpadu menjadi zona ramah anak, tempat laktasi, serta ruang bermain yang steril dan nyaman.

Fitriani menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara ketat. Ruang laktasi dan bermain anak harus dipastikan benar-benar bebas dari paparan asap rokok maupun sisa residu atau droplet zat berbahaya yang berisiko menempel pada perlengkapan anak bagi ibu menyusui dan balita.

Selain itu, Fitriani juga menegaskan kembali kebijakan fleksibilitas institusional bagi pegawai. Sesuai kebijakan pimpinan sebelumnya, pegawai yang ingin membawa anak ke kantor tetap diperbolehkan dengan catatan utama bahwa seluruh tugas kedinasan diselesaikan secara tuntas dan tidak mengganggu kinerja profesional.

Dukungan Kesekretariatan Jaga Keseimbangan Kerja dan Keluarga Kepala Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, Priambodo, menyambut baik inisiatif penataan fasilitas ramah keluarga tersebut. Pihaknya menyatakan siap mendukung pengaturan ruang kantor agar lebih fungsional dan representatif.

Terkait kebijakan membawa anak ke kantor, Priambodo menegaskan dukungannya selama prinsip profesionalisme tetap dijunjung tinggi oleh setiap pegawai. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap kondisi anak selama berada di lingkungan kerja.

"Selama tidak mengganggu tugas, hal itu tentu boleh saja yang penting profesionalitas tetap dijaga. Namun, perlu juga memerhatikan situasi anak; jika terlalu aktif, dikhawatirkan dapat memengaruhi konsentrasi pegawai lainnya dalam bekerja," pesan Priambodo.

Melalui penguatan Pokja PPKS serta penyediaan fasilitas kerja yang inklusif dan ramah keluarga ini, Bawaslu Kota Jakarta Barat terus berikhtiar membangun tata kelola kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas pengawasan pemilu yang profesional, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan kenyamanan seluruh pegawainya.