Perkuat Demokrasi Inklusif, RP4 Dorong Terciptanya Ruang Publik dan Lingkungan Kerja Aman dari Kekerasan Seksual

Jakarta Barat – Dalam upaya memperkuat sistem demokrasi yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan, platform Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif (RP4) menggelar diskusi virtual bertajuk "Konsolidasi Demokrasi Inklusif: Perempuan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Privat dan Publik". Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada Kamis (25/6/2026) siang ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, baik di ranah domestik maupun di ruang kerja publik.

Acara yang dipandu oleh Gabriella Yosma selaku pembuka acara ini diawali dengan khidmat melalui kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu.

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, dalam sambutan pembukanya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh peserta yang hadir. Ia juga mengenalkan esensi dari wadah RP4.

"RP4 hadir sebagai ruang strategis bagi perempuan untuk saling menguatkan, mengawasi, dan memastikan bahwa hak-hak politik serta ruang hidup perempuan bebas dari intimidasi. Kegiatan hari ini adalah langkah nyata kita dalam mengonsolidasikan gagasan demi tegaknya demokrasi yang benar-benar inklusif," ujar Fitriani.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak bisa dipisahkan dari aspek keamanan lingkungan kerja.

"Kita memikul tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Kesetaraan gender hanya akan menjadi slogan tanpa adanya jaminan rasa aman bagi perempuan saat mereka berkarya," tegas Vidya.

Komitmen kelembagaan ini juga dipertegas oleh Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi. Ia memaparkan langkah konkret yang telah diambil oleh pengawas pemilu di tingkat pusat untuk melindungi jajarannya.

"Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 487 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pegawai. Ini adalah bukti autentik bahwa Bawaslu berkomitmen penuh menciptakan ekosistem kerja yang aman, responsif, dan berpihak pada korban," jelas Devi.

Apresiasi tinggi juga datang dari wilayah siber dan lintas provinsi. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa forum seperti ini sangat krusial di era sekarang. Menurutnya, isu keselamatan perempuan harus ditarik menjadi perhatian serius di dunia publik guna memastikan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis tidak terhambat oleh trauma kekerasan.

Tantangan di Dunia Kerja dan Fasilitas Publik

Memasuki sesi materi utama yang dimoderatori oleh Staf Bawaslu Kota Jakarta Barat, Ahmad Muhajir, diskusi menghadirkan narasumber ahli, Devi Rahayu dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam paparannya, Devi Rahayu mengupas tuntas dinamika kekerasan terhadap perempuan yang masih kerap terjadi di ruang kerja maupun fasilitas publik. Ia menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual bukan sekadar masalah moralitas, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat produktivitas dan eksistensi perempuan di ruang publik.

Usai pemaparan materi, antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Banyak peserta dari berbagai daerah saling bertukar pikiran dan merumuskan rekomendasi taktis agar pencegahan kekerasan seksual bisa diterapkan secara masif di instansi masing-masing.

Acara konsolidasi yang berlangsung selama tiga jam ini ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran Bawaslu dan elemen masyarakat yang hadir untuk terus mengawal isu keterwakilan perempuan yang aman dan bermartabat demi masa depan demokrasi Indonesia.