Penguatan Sumber Daya Manusia Bawaslu dalam Menjawab Kompleksitas Pengawasan Pemilu

JAKARTA - Jumat, 12 September 2025 setelah tahapan pemilu 2024 berakhir, Bawaslu kembali mengadakan kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia Bawaslu dalam Menjawab Kompleksitas Pengawasan Pemilu. Sambutan hangat diberikan dari Wanda Gunawan selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat. Menurut beliau setiap kegiatan yang diselenggaran Bawaslu diharapkan dapat mematik diskusi di berbagai kalangan agar meningkatkan kesadaran atas pengawasan pemilu. Sambutan juga disampaikan oleh Surya sebagai bagian dari Sekretaris Kota Jakarta Barat. Beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Bawaslu yang telah mengadakan kegiatan ini. Menurut beliau ini menjadi modal awal silaturahmi dalam menjalin koordinasi selayaknya satu keluarga besar. Jika ada pemilu lagi maka di setiap pekerjaan itu ada ikatan batin yang yang kuat. Pemilu yang sukses bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu melainkan tugas bersama. "Semoga pemilu berikutnya di wilayah Jakarta Barat dapat menjadi percontohan bagi wilayah yang lainnya" Harap Surya.

Reki Putra Jaya selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga memberikan sambutan sekaligus pembuka acara pada saat itu. Menurut beliau dinamika pemilu Jakarta selesai pada Desember lalu, wilayah di luar Jakarta masih bergelut di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana bentuk kepemiluan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk peraturan pemilu tapi harus ada keabsahan dari lembaga. Menurut Reki, Bawaslu masih menunggu sebagai sebagai salah satu penyelenggara pemilu tentunya mengetahui koordinasi dengan stakeholder adalah kekuatan. Misal dalam hal penurunan alat peraga kampanye, tanpa bantuan dari pihak pemerintah Kota Jakarta Barat tentu sulit menurunkan semuanya di setiap sudut kota. Semoga setiap problem pengawasan di publik dapat terselesaikan. Saat verifikasi butuh banyak orang. Bawaslu memiliki Whatsapp Center dan media sosial agar masyakat dapat melapor jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Narasumber kegiatan ini menghadirkan Yohan Wahyu yang merupakan peneliti dari Litbang Kompas. Menurut Yohan salah satu tantangan pengawas pemilu adalah ancaman keamanan dan keselamatan pengawas di lapangan. Kemudian masyarakat mayoritas tidak melaporkan ke Bawaslu jika melihat dugaan pelanggaran pemilu. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tidak sedikit laporan yang diberikan oleh masyarakat tidak dilanjutkan prosesnya hingga tahapan pidana. Menurut survei, peran Bawaslu sangat penting dan pekerjaanya sangat banyak dari berbagai tahapan. Mulai dari sosialisasi pengawasan, pengawasan dalam proses tahapan, hingga penindakannya diapresiasi dengan indeks kepercayaan publik yang tinggi sebesar 81 persen. Harapan publik adalah kinerja Bawaslu ditingkatkan, lebih profesional, jujur, amanah, dan menjaga netralitas. Tugas Bawaslu harus dibarengi dengan kewenangan untuk menjalankan tugas, jangan menjadi ad hoc, dan pelatihan pengawasan pemilu yang intensif. Mungkin Bawaslu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya jelang pemilu. Bagaimana melibatkan rakyat agar mau melakukan pengawasan. Bukan hanya konten yang viral tapi ada nilai yang perlu diperhatikan bersama. Perlu juga ada transisi perubahan yang nyata di setiap pemilu agar ada grand design agar Bawaslu nantinya bisa fokus melakukan peradilan pemilu yang mandiri dan tugas pengawasan dapat secara penuh dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadaran penuh. Informasi dianggap benar jika itu adalah fakta bukan karena keyakinan kita. Masyarakat sekarang lebih fokus pada masalah yang viral tapi enggan melaporkan sehingga hanya menjadi perdebatan panjang dan selesai di sana. Media menurut kaidahnya selalu mengecek akurasinya agar bisa membedakan mana berita yang benar dan belum tentu benar.

Mardani Ali Sera selaku narasumber kedua yang merupakan Anggota DPR RI mengungkapkan ingin Pemilu Indonesia lebih berkualitas dengan melahirkan pemimpin besar agar menjadi negara maju. Mardani menyebut demokrasi Indonesia masih melakukan demokrasi prosedural, bukan demokrasi subtansif. Mardani mengungkapkan untuk melahirkan pemimpin terbaik harus lahir dari pemilu yang tentunya berkualitas. Sementara itu, menurut beliau, untuk mewujudkan pemilu berkualitas baik yang mengutamakan kapasitas calon pemimpin bukan mengandalkan kemampuan finansial. Sehingga memperbaiki pemilu di Indonesia adalah dengan memperbaiki Indonesia. "Setelah kita evaluasi pemilu, ternyata kapasitas, integritas kalah dengan politik oligarki. Biaya politik sangat tinggi. Kekuasaan di pusaran elit aja, seperti UU dari bawah susah jadi undang-undang tapi setelah rancangan UU dari elit cepat dibahas menjadi UU. Kita demokrasi prosedural bukan demokrasi subtansial,” ungkap Mardani.