Pengembangan Pengawasan Partisipatif Berbasis Budaya

Sabtu (14/12) “Kesadaran partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan melalui unsur-unsur budaya yang berada di DKI Jakarta merupakan hal yang perlu dicanangkan. Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia sangat berpengaruh bagaikan gelas pecah kedengaran seluruh Indonesia. Nilai tradisi menentukan pemimpin untuk mendapatkan pemimpin yang baik, seperti makna yang sering kita dengar yaitu kalo bukan kite siape lagi” demikian ungkap Mohammad Afifuddin selaku pimpinan Bawaslu Repubik Indonesia saat menjadi narasumber acara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di The Acacia Hotel & Resort.

Bagi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi salah satu peserta kegiatan tersebut menyadari bahwa masyarakat mengetahui pemilihan umum dan politik melalui TV, media sosial, serta orang terdekat di lingkungan (tokoh adat). Sehingga diharapkan pengembangan pengawasan partisipatif pemilihan umum dapat dilakukan dengan pendekatan internalisasi dan pribumisasi agar pengawasan pemilu menjadi lebih efektif. Istimewanya Indonesia yang memiliki pemilu dalam satu hari dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP diharapkan memiliki rasa saling menghargai dan percaya atas proses pemilihan sehingga pengawasan partisipatif pendekatan budaya menjadi hal yang dapat memperkuat ketiganya.

Politik intensitas golongan bagian dari demokrasi di Indonesia, cara pandang perbedaan suku dan agama menentukan proses berjalannya pemilihan umum hendaknya menjadi warna dalam pemilihan umum bukan konflik. Demokrasi prosedural adalah nilai yang tertanam dalam esensi budaya di Indonesia yang harus sama kita jaga, karena melalui proses pemilihan pemimpin yang baik maka akan mendapatkan pemimpin yang baik.

Penulis : AM
Editor : APP