Kolaborasi Bawaslu Jakarta Barat Dorong Pengawasan Pemilu yang Partisipatif dan Berintegritas

Jakarta – Bawaslu Jakarta Barat menyelenggarakan kegiatan penting dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan Pemilu. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan menjadi kegiatan penutup di tahun 2025.

Acara yang dihadiri oleh 72 peserta, termasuk narasumber yang berasal dari DIPA Jakarta Barat, dimulai dengan pembukaan yang meriah, diawali dengan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars Bawaslu. Ketua Panitia, Priambodo, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara semua pihak yang terlibat, dengan harapan agar pengawasan Pemilu dapat lebih berintegritas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Jakarta Barat, Fitriani, menekankan pentingnya sinergi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antar lembaga, agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Fitriani juga menyinggung sejumlah kegiatan Bawaslu sebelumnya yang telah melibatkan masyarakat, seperti kegiatan Skolastik (Sekolah, Pelatihan, dan Keterampilan Teknik) yang diadakan di berbagai sekolah di Jakarta Barat. Ke depan, Bawaslu berencana untuk memperluas kegiatan serupa ke kampus-kampus di wilayah Jakarta Barat, dengan fokus pada pemilih pemula.

Dalam acara ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Jakarta Barat dengan berbagai unsur yang hadir, seperti HMI, PMII, GMNI, GP Ansor, Dewan Kota Jakarta Barat, dan Komunitas Siaga sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung tercapainya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam sesi pertama yang mengangkat tema "Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder dalam Mewujudkan Pengawasan yang Partisipatif dan Berintegritas", narasumber Sonny Cresnanhantya, MP, S.H (Praktisi Hukum) mengungkapkan beberapa tantangan besar dalam pengawasan Pemilu. Salah satunya adalah penurunan partisipasi pemilih yang terlihat pada Pilpres 2024 (78,78%) dan Pilkada 2024 (57,52%). Tanggapan dari peserta seperti Tsaqif Fadillah, seorang pemuda, mengusulkan agar ongkos Pemilu dibatasi untuk mengurangi politik uang, namun Reza, seorang Pemantau Pemilu, menekankan bahwa persoalan politik uang lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial yang ada di lapangan.

Sonny juga mencatat bahwa jumlah pengawas Pemilu yang masih kurang di Jakarta Barat menjadi tantangan besar. Kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, lanjutnya, merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di masa depan.

Sesi kedua mengangkat topik terkait "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)" dengan narasumber Endang Istianti. Di sesi ini, dibahas tantangan yang dihadapi KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, termasuk masalah data yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Kegiatan Coktas (Pencocokan Terbatas) yang dilakukan KPU untuk memastikan keakuratan data pemilih, mengungkapkan beberapa kendala, seperti warga yang tidak ada di rumah dan rendahnya tingkat publikasi kegiatan ini.

Selain itu, perubahan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan mengurangi jumlah kursi DPRD di Jakarta Barat juga menjadi perhatian dalam diskusi ini.

Penutupan dan Harapan ke Depan

Acara ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan seluruh stakeholder lainnya untuk terus memastikan data pemilih yang bersih dan akurat. Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat di Jakarta Barat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, agar dapat tercipta Pemilu yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga berkualitas.

Untuk masukan atau informasi lebih lanjut mengenai pemutakhiran data pemilih, masyarakat diharapkan dapat langsung menghubungi KPU atau Bawaslu Jakarta Barat.