Benny Sabdo, "Giat Kerja dan Dokumentasi Demi Eksistensi Diri dan Lembaga"

JAKARTA - Rabu 27 Agustus 2025 Bawaslu Kota Jakarta Barat kehadiran Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo. Beliau didampingi Raja Monang Silalahi sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, yaitu Wanda Gunawan Humala Daulay dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yaitu Akhi Riannoko. Kegiatan ini bertema Monitoring dan Evaluasi Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran diadakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Barat. Sebelumnya rombongan sudah terlebih dahulu mendatangi kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat. “Kali ini saya datang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Kabag baru. Benny mengungkapkan rasa syukur sampai hari ini Bawaslu dianggap sebagai lembaga terpercaya kedua setelah TNI dalam Litbang Kompas berdasarkan survei publik. Bawaslu dianggap masih punya positioning, namun tidak menjadikan ini sebuah indikator yang presisi dan tidak jumawa. “Kalau bicara aktor pemilu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Peserta pemilu ya ada partai politik, perseorangan, tim kampanye, dan relawan. Lalu ada pemilih atau masyarakat. Pemilih pun terbagi-bagi ada pemilih pemula, tokoh kepemudaan, tokoh masyarakat, dan pemantau.” Ungkap Benny.

Beberapa masukan yang diberikan oleh Benny Sabdo bagi Bawaslu jakarta Barat, diantaranya, aktif menyuarakan eksistensi "Saya harap teman-teman Bawaslu Jakarta Barat Harus bisa keluar dari rutinitas agar eksistensi bawaslu bisa terus ada. Keluar dari zona nyaman, undang orang luar untuk diskusi bersama, seperti pemantau pemilu agar keberadaan kita memiliki relevansi dengan mereka semua. Dan juga agar keberadaan kita serta kerja kita terlihat, jangan sampai tidak terlihat kerjanya". 

Berkaca pada Pemilu 2024, Bawaslu Jakarta Utara dan Bawaslu Jakarta Barat banyak terjadi dinamika pemilu, seperti maraknya politik uang dan manipulasi hasil hitung suara dalam aplikasi Sirekap di tahun 2024 yang dibuat oleh KPU. "Saya sangat senang jika ada masalah tidak ditinggalkan, mestinya menjadi atensi penanganan lebih efektif dan efisien" tambahnya.

Ilmu bisa didapat dari perkara. Kajian, pasal-pasal dan hukum perkara menjadi penetralisir masalah. Semua pihak harus turut serta andil dalam memahami hal tersebut, karena kita semua dituntut untuk mengawasi pemilu, jadi mau tidak mau harus paham seluk beluk sistem kepemiluan Indonesia.  

Raja Monang Silalahi sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menuturkan agar jajaran Bawaslu Kota Jakarta Barat mendokumentasikan secara lengkap seluruh dokumen kepemiluan. “Saya ingin kita semua mendokumentasikan semua case penanganan pelanggaran saat pemilu yang lalu dan akan datang, karena  kita semua akan tergantikan, tidak ada yang tidak tergantikan. Jadi jalan satu-satunya agar kita dikenang atas kerja-kerja kita adalah dengan mendokumentasikan semua kerja yang dilakukan, karena itu merupakan amanat dari undang-undang. Kendati Bawaslu Jakarta Barat belum satuan kerja, saya berharap untuk semua jajaran harus tetap semangat bekerja meski di luar tahapan pemilu.” Ungkap Monang.