Bawaslu Jakarta Barat dan SMK Ma'arif NU Bersinergi Siapkan Pemilih Cerdas dan Kritis

Jakarta Barat, Bawaslu Kota Jakarta Barat – Dalam rangka meningkatkan kesadaran demokrasi dan menumbuhkan peran aktif pengawasan di kalangan pemilih pemula, Bawaslu Kota Jakarta Barat menyelenggarakan program SKOLASTIK (Sekolah, Pelatihan, dan Keterampilan Teknik) di SMK Ma'arif NU Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan yang bertajuk “Pendidikan Pemilih: Pemilih Cerdas, Aktif, dan Kritis” ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik yang substantif kepada generasi muda, yang memegang peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala SMK Ma'arif NU Jakarta, Hana Sulaiman Fauziyah, S.S., M.M. Dalam sambutannya, beliau menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kota Jakarta Barat dalam memberikan pendidikan politik kepada para siswa serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penandatanganan ini menjadi landasan formal bagi kedua institusi untuk bersinergi antara Bawaslu dengan SMK Ma’arif NU dalam mencetak generasi muda yang cerdas.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bawaslu di sekolah kami, Kegiatan ini selaras dengan visi sekolah untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran bernegara, dan tanggung jawab sosial yang tinggi,” ungkap Hana.

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, M.Pd, yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa peran pemilih pemula tidak terbatas pada pemberian suara di hari pemungutan. Menurutnya, siswa sebagai calon pemilih adalah aset strategis dalam ekosistem pengawasan pemilu.

“Kami hadir untuk mengajak adik-adik siswa menjadi pemilih yang tidak hanya cerdas dalam menentukan pilihan, tetapi juga kritis dan berani menjadi pengawas partisipatif” ujar Fitriani dalam paparannya.

Dalam sesi tersebut, para siswa dibekali pemahaman mendalam mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang berlandaskan pada tiga pilar utama: Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan. Fitriani secara rinci menjelaskan berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama tahapan pemilu, meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara.

Fokus utama menekankan bahwa tantangan pemilu di era digital semakin kompleks. Menurutnya, pelajar sebagai digital natives memiliki peran sentral dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Pembahasan juga terkait bahaya politik uang (money politics), yang dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi integritas pemilu. Para siswa didorong untuk membangun mentalitas anti-politik uang dan memahami dampak destruktifnya terhadap kualitas demokrasi.

 “Di era digital, tantangan terbesar kita bukan hanya politik uang, tetapi juga tsunami informasi yang berisi hoaks dan ujaran kebencian berbasis SARA. Kalian adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, manfaatkan kemampuan literasi digital kalian untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadilah filter, bukan sekadar forwarder berita bohong. Menangkal hoaks adalah bentuk nyata dari pengawasan partisipatif,” tegas Fitriani.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga memberikan panduan praktis mengenai mekanisme penyampaian temuan dan laporan. Para siswa diajarkan cara mengidentifikasi dugaan pelanggaran, mengumpulkan bukti awal, dan saluran yang tepat untuk melaporkannya kepada Bawaslu.

Program SKOLASTIK di SMK Ma'arif NU Jakarta ini diharapkan dapat mencetak agen-agen pengawasan partisipatif yang mampu menyebarkan nilai-nilai pemilu bersih di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat luas. Bawaslu Kota Jakarta Barat akan terus secara konsisten melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan serupa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menunjukkan antusiasme tinggi dari para siswa. Bawaslu Kota Jakarta Barat berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi serupa ke berbagai segmen masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai investasi jangka panjang untuk penguatan demokrasi di Indonesia.