BAWASLU JAKARTA BARAT AWASI COKTAS DI KELURAHAN KEAGUNGAN, TEMUKAN DATA PEMILIH TIDAK AKURAT

Jakarta, 16 September 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Barat melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Barat di Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, pada Selasa (16/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu dalam memastikan akurasi dan validitas Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang menjadi dasar penting bagi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu mendatang. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh Fitriani, M.Pd., Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, bersama jajaran.

Dari pihak KPU, kegiatan coktas dipimpin oleh Reza Fajrin sebagai anggota KPU Kota Jakarta Barat beserta jajaran. Proses verifikasi lapangan dimulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan perangkat RT/RW setempat, serta masyarakat di wilayah Kelurahan Keagungan Tamansari.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Bawaslu memastikan bahwa tahapan administrasi dan teknis dilaksanakan sesuai peraturan. Fokus utama pengawasan ialah mengecek pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), seperti warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau kehilangan hak pilih.

“Pengawasan terhadap PDPB ini merupakan langkah penting untuk menjamin hak pilih warga dan mencegah terjadinya data ganda atau pemilih fiktif. Data pemilih harus benar-benar mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fitriani.

Berdasarkan hasil pengawasan coktas, dari 10 sampling data yang dimiliki oleh KPU Kota Jakarta Barat, ditemukan 7 pemilih yang telah meninggal dunia. Selain itu, ditemukan 3 warga yang sempat keliru teridentifikasi sebagai meninggal dunia, padahal masih hidup dan dapat ditemui secara langsung. 

Fitriani menegaskan bahwa hasil pengawasan ini menunjukkan pentingnya peningkatan koordinasi antara KPU, perangkat RT/RW, dan masyarakat setempat untuk memastikan setiap data pemilih diperbarui dengan benar.

“Masih adanya ketidaksesuaian data menunjukkan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan perlu ditingkatkan. Kami mendorong sinergi lintas pihak agar daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan melindungi hak konstitusional warga negara,” tandas Fitriani.

Bawaslu Jakarta Barat berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan aktif dan berkelanjutan terhadap PDPB di seluruh kecamatan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel.