Perkuat Tata Kelola Aset, Dilaksanakan Rapat Inventarisasi Barang Milik Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel, telah dilaksanakan rapat pembahasan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD). Rapat ini membahas sejumlah aspek penting, mulai dari dasar hukum, kebijakan pelaksanaan, hingga prosedur dan tahapan sensus BMD serta tindak lanjut hasil inventarisasi.

Inventarisasi BMD merupakan proses strategis yang mencakup pencatatan, pendataan, dan pelaporan seluruh aset milik pemerintah daerah secara tertib, lengkap, dan akurat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status, kondisi, lokasi, serta nilai aset sebagai dasar pengelolaan yang efektif dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, inventarisasi mencakup berbagai ruang lingkup, antara lain pendataan fisik aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, penelusuran dokumen kepemilikan, penilaian kondisi dan penggunaan aset, serta pencocokan data dengan catatan administrasi yang tersedia.

Adapun tahapan inventarisasi BMD dimulai dari proses persiapan, yang meliputi pembentukan tim, penyusunan jadwal, dan instrumen pendataan. Selanjutnya dilakukan pendataan lapangan, verifikasi dan validasi data, rekonsiliasi dengan laporan keuangan, hingga penyusunan laporan hasil inventarisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan data aset yang valid dan mutakhir, terciptanya tertib administrasi pengelolaan BMD, serta mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal. Selain itu, hasil inventarisasi juga menjadi dasar penting dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Rapat ini menegaskan bahwa inventarisasi BMD merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan aset daerah di tingkat kabupaten/kota.