Dorong Pemilu Inklusif, Bawaslu Jakarta Barat Sambangi SLB B Pangudi Luhur dan Teken MoU

Jakarta Barat - Mewujudkan prinsip bahwa setiap suara warga negara setara dalam demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar Sosialisasi Ramah Disabilitas di SLB B Pangudi Luhur Jakarta Barat pada Kamis (27/8/2026).

Mengusung tema "Setara dalam Hak, Setara dalam Suara", kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk memastikan hak-hak politik penyandang disabilitas, khususnya para siswa sebagai pemilih pemula, dapat terpenuhi dengan baik tanpa diskriminasi.

Acara dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jakarta Barat, Anta Ovia Bancin. Sebelum sesi pemaparan materi, Kepala Satuan Pendidikan SLB B Pangudi Luhur, Br. Franciscus Mujiono, S.T., M.Pd., memberikan sambutan hangat sekaligus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian Bawaslu terhadap edukasi politik ramah disabilitas.

Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Jakarta Barat, Abdul Roup. Ia mengajak para peserta didik mengenal lebih dekat peran strategis pemilih pemula serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak dan rasional.

Suasana kegiatan berlangsung sangat interaktif. Para siswa SLB B Pangudi Luhur tampil percaya diri, antusias mengikuti jalannya acara, serta tak ragu mengajukan berbagai pertanyaan seputar kepemiluan. antusiasme ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk belajar, berpartisipasi, dan menyuarakan hak politik.

Sebagai penutup rangkaian acara, Bawaslu Kota Jakarta Barat dan SLB B Pangudi Luhur melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam membangun program pendidikan kepemiluan yang berkesinambungan dan inklusif.

Melalui giat ini, Bawaslu Jakarta Barat menegaskan kembali komitmennya bahwa setiap suara sangat berharga, setiap pilihan menentukan arah bangsa, dan seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.