A Series of Kartini Day Talks — Episode 6: Bawaslu Kota Jakarta Barat Gandeng Netfid Indonesia Dorong Perempuan Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Jakarta Barat — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Bawaslu Kota Jakarta Barat menggelar diskusi daring bertajuk “Kartini Masa Kini: Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu” melalui kegiatan A Series of Kartini Day Talks — Episode 6 bekerja sama dengan Netfid Indonesia, pada Sabtu (25/4) pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas secara komprehensif peran strategis perempuan dalam demokrasi, khususnya dalam pengawasan pemilu. Imron Wasi menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Ia menyoroti masih kuatnya budaya patriarki, stereotipe gender, serta kompetisi politik yang belum sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, termasuk kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik, implementasi di lapangan masih belum optimal. Imron juga menyinggung dinamika pelaksanaan pemilu yang semakin kompleks, terutama dalam pemilu serentak. 

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu telah mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang mencakup berbagai potensi kerawanan, seperti politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), politisasi identitas, hingga kampanye hitam di media sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan, menjadi sangat penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif.

Sementara itu, Fitriani menekankan bahwa semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini masih sangat relevan dalam konteks demokrasi modern. Ia menjelaskan bahwa perempuan harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik agar dapat berpartisipasi secara optimal.

Fitriani juga menguraikan bahwa perjuangan Kartini lahir dari keterbatasan sosial pada masanya, seperti budaya feodal dan ketimpangan akses pendidikan. Melalui pemikiran dan aksi nyata, Kartini membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berperan aktif di ruang publik.

Dalam konteks kekinian, Fitriani menyoroti masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, seperti rendahnya representasi di parlemen, kekerasan politik berbasis gender, serta budaya politik yang masih maskulin. Oleh karena itu, perempuan didorong untuk mengambil peran strategis, mulai dari pemilih cerdas, kader dan aktivis, hingga menjadi kandidat pemimpin dan pengawas partisipatif.

“Perempuan hari ini harus menjadi Kartini modern, berdaulat secara politik, berani menyuarakan kepentingan publik, dan aktif menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Endang Istianti menjelaskan bahwa kondisi perempuan dalam pemilu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu. Namun demikian, ia menekankan masih adanya tantangan berupa kesenjangan partisipasi, keterbatasan akses politik, serta hambatan struktural dan kultural.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan pemilu, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penyelenggara dan peserta pemilu yang mampu membawa perspektif kebijakan yang lebih inklusif.

Terkait keterwakilan perempuan, Endang menegaskan bahwa kebijakan kuota minimal 30 persen merupakan langkah afirmatif yang penting dalam mendorong kesetaraan politik. “Kuota 30 persen bukan sekadar angka, melainkan upaya untuk memastikan suara perempuan terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Jakarta Barat berharap kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam demokrasi semakin meningkat. Selain itu, forum ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan perempuan secara lebih aktif dalam pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemilu yang inklusif, berintegritas, dan berkeadilan.