A Series of Kartini Day Talks — Episode 3: Bawaslu bersama PC Kopri Jakarta Barat Dorong Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif

Jakarta Barat — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Bawaslu Kota Jakarta Barat menggelar diskusi daring bertajuk “Bingkai Demokrasi: Perempuan dan Perannya dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu” melalui kegiatan A Series of Kartini Day Talks — Episode 3, pada Jumat (24/4) pukul 13.00–15.15 WIB.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Nopa Supensi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Nuraini dari Komite Independen Pemantau Pemilu, serta Fitriani dari Bawaslu Kota Jakarta Barat. Diskusi diikuti oleh berbagai elemen perempuan, mulai dari kader organisasi mahasiswa, pegiat kepemiluan, hingga masyarakat umum.

Dalam pemaparannya, Nopa Supensi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam demokrasi, khususnya dalam pengawasan partisipatif pemilu. Ia menyampaikan bahwa tingkat partisipasi perempuan pada Pemilu 2024 telah mencapai sekitar 50–51 persen. Namun demikian, partisipasi tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas keterlibatan. “Perempuan tidak hanya menjadi objek demokrasi, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemilu,” ujarnya. 

Dia juga mengulas perjalanan panjang perjuangan perempuan di Indonesia, mulai dari Kongres Perempuan 1928, pengakuan hak konstitusional pascakemerdekaan, hingga kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik.

Sementara itu, Nuraini menyoroti kekuatan perempuan dalam kedekatan sosial di masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi politik di lingkungan keluarga dan komunitas. “Perempuan dapat menanamkan nilai kejujuran dan kesadaran demokrasi sejak dini. Ini menjadi modal penting dalam membangun pengawasan partisipatif yang kuat,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui masih adanya berbagai hambatan, seperti budaya patriarki, beban ganda perempuan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan politik. Selain itu, praktik politik uang juga masih menjadi tantangan serius yang perlu dilawan bersama. Dalam konteks ini, perempuan didorong untuk aktif dalam setiap tahapan pemilu, termasuk sebagai pemantau, pelapor, maupun bagian dari lembaga pengawasan.

Sekanjutnya, Fitriani menekankan pentingnya penguatan kapasitas perempuan melalui budaya literasi, khususnya menulis sebagai bentuk perjuangan intelektual. “Perempuan harus membiasakan diri membaca dan menulis agar mampu menyampaikan gagasan berbasis data serta menjadi bagian dari perubahan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan perlu dibangun melalui proses panjang, baik secara pengalaman maupun pengetahuan. Perempuan tidak hanya didorong untuk memenuhi kuota representasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi substantif dalam ruang publik.

Dalam sesi diskusi, peserta turut mengangkat isu kesetaraan gender dalam pengawasan pemilu serta berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, khususnya di tingkat akar rumput. Narasumber sepakat bahwa peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, serta dukungan lingkungan menjadi kunci dalam memperkuat peran perempuan dalam demokrasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperluas partisipasi publik serta membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya perempuan. Diharapkan, melalui forum ini, perempuan dapat semakin aktif tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan agen perubahan dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.