A Series of Kartini Day Talks — Episode 2: Refleksi Semangat Kartini, Perempuan dan Demokrasi di Indonesia

Jakarta Barat - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, diselenggarakan kegiatan A Series of Kartini Day Talks – Episode II dengan tema “Refleksi Perjuangan Perempuan dan Proyeksi Keterlibatannya dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia”. Kegiatan ini menghadirkan dua srikandi penyelenggara pemilu sebagai narasumber utama, yakni Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, dan Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti. Diskusi ini bertujuan membedah relevansi pemikiran Raden Ajeng Kartini dalam konteks pengawasan dan pelaksanaan demokrasi modern di Indonesia.

Fitriani dalam pemaparannya menegaskan bahwa semangat R.A. Kartini masih sangat relevan hingga saat ini. Kartini tidak hanya dikenal sebagai simbol emansipasi, tetapi juga sebagai sosok perempuan yang cerdas, mandiri, dan berani menyuarakan realitas sosial melalui tulisan. Ia mengkritik keras praktik ketidakadilan seperti pingitan, poligami, serta ketimpangan gender, sekaligus menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan.

“Semangat Kartini harus diikuti oleh perempuan masa kini, khususnya dalam membaca realitas, menulis berbasis data, serta berani menyampaikan kebenaran,” ujar Fitriani. Ia juga menekankan pentingnya perempuan menjadi subjek dalam demokrasi, bukan sekadar objek. Keterlibatan aktif perempuan, baik dalam forum publik, pendidikan, maupun pengawasan pemilu, menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Sementara itu, Endang Istianti mengulas makna historis dari ungkapan “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang berasal dari surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda. Ia juga menyinggung pertemuan Kartini dengan Kyai Soleh Darat yang menjadi titik penting dalam perjalanan intelektual Kartini, khususnya dalam memahami nilai-nilai keagamaan.

Endang menyoroti bahwa perjuangan Kartini belum sepenuhnya selesai. Hingga kini, keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum terpenuhinya kuota 30 persen perempuan dalam partai politik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi, budaya patriarki yang masih kuat, serta minimnya kader perempuan yang terlibat aktif dalam politik.

“Perempuan seringkali menghadapi beban ganda, baik di ranah domestik maupun publik. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam demokrasi,” jelas Endang.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai isu penting, mulai dari kendala administratif dalam keterwakilan perempuan, stigma perempuan di ranah domestik, hingga peran media sosial dalam mendorong partisipasi perempuan. Menanggapi hal tersebut, kedua narasumber sepakat bahwa peningkatan kualitas dan keberanian perempuan untuk tampil di ruang publik menjadi hal yang krusial.

Fitriani juga mengingatkan pentingnya literasi politik bagi perempuan agar mampu menjadi pemilih yang cerdas serta berani melaporkan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, Endang menekankan perlunya penguatan regulasi dan komitmen partai politik untuk benar-benar membuka ruang bagi perempuan.

Sebagai penutup, Endang mengajak seluruh perempuan untuk terus belajar, berkembang, dan melanjutkan perjuangan Kartini di bidang masing-masing. “Setiap perempuan bisa menjadi Kartini masa kini, selama ia mau bergerak, belajar, dan berkontribusi,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan bagi perempuan Indonesia untuk semakin aktif berperan dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.