Diskusi Keprotokoleran Bahas Etika Pengambilan Dokumentasi oleh Humas

Kegiatan Ngopi Bawaslu bertema Penguatan Kelembagaan “Manajemen Keprotokoleran” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jakarta Barat tidak hanya membahas tata acara dan penampilan dalam kegiatan resmi, tetapi juga menyoroti peran kehumasan dalam mendukung dokumentasi kegiatan lembaga.

Dalam sesi diskusi, Lulu Azizah menjadi penanya berikutnya dengan mengangkat isu mengenai etika pengambilan dokumentasi pada kegiatan resmi, khususnya terkait posisi petugas humas saat melakukan pengambilan foto maupun video.

Lulu Azizah mempertanyakan mengenai etis atau tidaknya posisi humas yang terkadang harus membelakangi pimpinan saat proses dokumentasi berlangsung. Kondisi tersebut kerap terjadi ketika susunan tempat duduk pimpinan berada tepat di depan podium, sementara petugas dokumentasi harus mengambil gambar dari sudut tertentu agar hasil visual kegiatan tetap optimal.

Selain itu, Lulu juga menyampaikan bahwa keterbatasan alat kerja kehumasan menjadi salah satu faktor yang membuat tim dokumentasi harus menyesuaikan posisi pengambilan gambar, meskipun dalam situasi tertentu terkesan membelakangi pimpinan.

Menanggapi hal tersebut, narasumber Kara Paritusta selaku Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Jakarta Barat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kehumasan, dokumentasi merupakan bagian penting dari publikasi kelembagaan. Oleh karena itu, pengambilan posisi tertentu demi mendapatkan hasil dokumentasi yang baik dapat dipahami, selama tetap memperhatikan etika, tidak menghalangi jalannya acara, dan dilakukan dengan sikap profesional.

Lebih lanjut, Kara menegaskan bahwa koordinasi dengan protokol maupun panitia kegiatan juga menjadi langkah penting agar petugas humas dapat menentukan titik dokumentasi yang ideal tanpa mengurangi kenyamanan pimpinan maupun peserta kegiatan.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman bahwa keprotokoleran dan kehumasan memiliki keterkaitan erat dalam mendukung kelancaran kegiatan lembaga. Melalui forum Ngopi Bawaslu ini, Bawaslu Jakarta Barat terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui ruang diskusi yang komunikatif dan solutif.