Bawaslu Jakarta Barat Evaluasi Kehumasan 2025: Pencapaian dan Tantangan di Media Sosial

Jakarta – Selasa, 18 November 2025, Bawaslu Jakarta Barat menerima kunjungan dari Humas Bawaslu RI untuk melakukan evaluasi kegiatan kehumasan sepanjang tahun 2025. Rapat yang berlangsung di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Barat ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jakarta Barat, anggota Bawaslu Jakarta Barat, staf Humas Bawaslu RI, serta staf divisi P2H Bawaslu Kota Jakarta Barat.

Dalam rapat tersebut, Lulu Azizah, staf Bawaslu Jakarta Barat, melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, Bawaslu Jakarta Barat telah berhasil mengunggah 200 postingan Instagram yang mencakup berbagai jenis konten seperti reels, infografis, dan konten terkait kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Jakarta Barat juga mencatatkan 84 unggahan berita di website, yang menjadikannya sebagai pengunggah terbanyak pertama di antara kabupaten/kota se-Provinsi DKI Jakarta.

Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan media sosial, terutama terkait dengan keterbatasan peralatan. Saat ini, Bawaslu Jakarta Barat hanya memanfaatkan Instagram, Facebook, dan website untuk publikasi, sementara platform lain seperti X (Twitter), TikTok, dan YouTube masih terkendala oleh peralatan yang belum memadai.

Masayu Fitria, staf Humas Bawaslu RI, mengingatkan bahwa Bawaslu Jakarta Barat perlu meningkatkan intensitas postingan di media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak audiens. Ia juga menekankan pentingnya penerbitan PerBawaslu No. 14 Tahun 2024, yang diharapkan dapat mendukung penguatan sarana dan prasarana kegiatan kehumasan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Fatra Yudha Pratama, staf Bawaslu Jakarta Barat, mengusulkan penyusunan kalender konten media sosial yang lebih terstruktur, untuk mempermudah koordinasi dan perencanaan pemberitaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dan memperkuat hubungan antara Bawaslu Jakarta Barat dan masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Bawaslu Jakarta Barat akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana di tingkat Kab/Kota se-DKI dapat terpenuhi dengan baik.