Bangun Demokrasi Inklusif, Bawaslu Jakbar Resmi Pasang Kemitraan Strategis Bersama PMII dan KOPRI

Jakarta Barat - Bawaslu Kota Jakarta Barat terus memperluas jaringan pengawasan partisipatif dengan merangkul elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) antara Bawaslu Kota Jakarta Barat dengan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) dan Korps PMII Putri (KOPRI) Kota Jakarta Barat pada Rabu (30/9/2026) sore. 

Pertemuan yang berlangsung hangat di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Barat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Wanda Gunawan H.D, serta dihadiri jajaran Pimpinan, Kepala Sekretariat, staf Bawaslu, hingga Ketua PC PMII dan KOPRI Jakarta Barat. 

Membangun Kolaborasi Berkelanjutan Berbasis Kampus

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Wanda Gunawan H.D, menyambut hangat kedatangan pengurus PMII dan KOPRI. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dalam mengedukasi pemilih pemula dan kalangan mahasiswa. 

"Pengawasan pemilu yang partisipatif adalah kunci utama dalam menjaga integritas demokrasi. Sebelum kita memasuki tahapan Pemilu secara aktif, penting bagi kita untuk membangun kerja sama yang terstruktur agar silaturahmi dan sinergi ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan," ujar Wanda. 

Ketua PC PMII Jakarta Barat, Ahmad Fauzi, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan PMII sebagai garda terdepan dalam mendukung pengawasan partisipatif berbasis kampus. Sebagai bentuk implementasi awal, PMII turut mengundang Bawaslu Jakarta Barat untuk hadir mengisi materi kepemiluan pada agenda kaderisasi formal yang digelar awal Oktober 2026 mendatang. 

Sementara itu, Ketua KOPRI Jakarta Barat, Khairunnisa, menekankan pentingnya penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Ia berharap Bawaslu dapat memberikan pendampingan agar kader perempuan dapat mengawal pengawasan pemilu yang responsif gender. 

Komitmen dan Peluang Kolaborasi Konkret

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Abdul Roup, memberikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi ini dan menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan demokrasi adalah hasil keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Hal senada disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, Priambodo, yang mengajak seluruh kader mahasiswa untuk turut aktif dalam pengawasan partisipatif serta pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Bawaslu. 

Menanggapi payung hukum kerja sama tersebut, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Fitriani, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) yang disusun akan menjadi landasan legal formal untuk berbagai program strategis, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu. 

"Banyak peluang konkret yang dapat kita jalankan bersama tanpa bergantung pada anggaran khusus, di antaranya pembukaan program magang mahasiswa di Bawaslu, rekrutmen penyelenggara ad-hoc seperti Pengawas TPS (PTPS), pembentukan kader pengawas partisipatif di kampus, hingga kampanye edukasi digital," jelas Fitriani. 

Rangkaian acara diawali dengan diskusi interaktif dan diakhiri secara simbolis dengan penyerahan cenderamata, buletin, buku, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengawasan pemilu partisipatif menuju Pemilu 2029.